Papua Pegunungan adalah provinsi hasil pemekaran dan belum memiliki portal web cek pajak sendiri. Jalur resminya lewat aplikasi SIGNAL atau Samsat setempat.
Kami periksa pada 25/8/2026 dan nama domainnya belum aktif. Kami memilih tidak mencantumkan tautan mati.
Samsat Digital Nasional, cakupan nasional. samsatdigital.id
Patokan provinsi adalah alamat pada STNK, bukan domisili Anda sekarang.
Gerai, Samsat keliling, atau Samsat induk untuk tunggakan lama dan perubahan data.
Data wilayah berikut bersumber dari Kepmendagri, sama dengan yang dipakai alat Cek NIK. Ini membantu memastikan kendaraan Anda memang terdaftar di provinsi ini.
Provinsi ini mencakup delapan kabupaten dengan pusat pemerintahan di Jayawijaya, dan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan dengan laut.
Pemekaran wilayah membuat provinsi ini berdiri sendiri secara administratif, tetapi pembentukan perangkat daerah tidak selesai dalam semalam. Badan pendapatan daerah, sistem pendataan pajak, dan kanal daringnya termasuk yang paling belakangan terbentuk karena harus memisahkan basis data dari provinsi induk. Selama masa peralihan itu, banyak layanan masih dijalankan mengikuti pengaturan lama atau bekerja sama dengan provinsi induk.
Kami memeriksa keberadaan portal cek pajak untuk provinsi ini dan tidak menemukan portal web milik badan pendapatan daerahnya. Nama domain berpola bapenda diikuti nama provinsi tidak dapat diterjemahkan menjadi alamat internet yang aktif, yang berarti alamat itu memang belum terdaftar atau belum dipublikasikan. Kami memilih menyatakannya terus terang alih-alih mencantumkan tautan yang tidak berfungsi, sebab tautan mati justru membuang waktu Anda.
Perlu ditegaskan bahwa tidak adanya portal web bukan berarti kendaraan Anda tidak bisa diperiksa. Aplikasi SIGNAL atau Samsat Digital Nasional dikelola bersama Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan pemerintah daerah dengan cakupan nasional, sehingga tetap dapat dipakai. Selain melihat tagihan, aplikasi itu juga melayani pengesahan STNK tahunan tanpa harus datang ke loket.
Bila Anda ingin memperkirakan nominalnya lebih dulu, kalkulator di halaman induk Cek Pajak Kendaraan menghitung pokok PKB, opsen, SWDKLLJ, dan denda keterlambatan sekaligus. Seluruh perhitungan berjalan di peramban perangkat Anda dan tidak ada data yang dikirim ke server kami.
Nominal yang muncul di loket maupun aplikasi bukan angka tunggal. Ada pokok PKB yang dihitung dari nilai jual kendaraan dikali bobot dan tarif daerah, opsen PKB sebesar 66 persen sebagai bagi hasil ke kabupaten, sumbangan wajib SWDKLLJ yang dikelola Jasa Raharja, serta denda bila terlambat. Pada perpanjangan lima tahunan ditambah biaya penerbitan STNK dan pelat nomor.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tarif PKB kepemilikan pertama dibatasi paling tinggi 1,2 persen dan pajak progresif kepemilikan kedua serta seterusnya paling tinggi 6 persen. Tarif pokok itu diturunkan dari batas lama dua persen justru untuk memberi ruang bagi opsen, sehingga opsen bukan pajak baru melainkan mekanisme pembagian penerimaan antara provinsi dan kabupaten. Angka pastinya ditetapkan peraturan daerah, dan untuk provinsi yang baru terbentuk penetapan itu bisa masih mengikuti aturan peralihan dari provinsi induk.
Untuk denda, rumus yang umum dipakai adalah pokok PKB dikali dua persen dikali jumlah bulan keterlambatan, dengan batas 24 bulan atau 48 persen. Di atasnya masih ada denda SWDKLLJ yang bertingkat menurut lama tunggakan. Karena kebijakan pembulatan dan penerapan batas berbeda antar daerah, setiap kalkulator termasuk milik kami menghasilkan estimasi, bukan tagihan. Bila selisihnya besar dengan angka Samsat, tanyakan rinciannya di loket.
Provinsi yang belum punya portal web resmi adalah sasaran mudah bagi situs dan akun yang menawarkan jasa cek pajak instan berbayar. Hindari semuanya. Pengecekan di seluruh kanal resmi tidak dipungut biaya, dan tidak ada pihak ketiga yang memiliki akses sah ke basis data pajak kendaraan. Jangan pernah menyerahkan foto STNK, foto KTP, atau kode sekali pakai lewat pesan pribadi kepada siapa pun yang menjanjikan pengurusan cepat.
Kami juga tidak menampilkan data pemilik kendaraan di situs ini. Data itu dilindungi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan portal Samsat resmi pun hanya menampilkan identitas kendaraan beserta nominal pajak, bukan identitas lengkap pemiliknya. Yang kami sediakan adalah pengarahan ke kanal yang tepat, penjelasan komponen tagihan, dan kalkulator estimasi yang berjalan di perangkat Anda sendiri.
Belum. Kami memeriksa keberadaan portalnya dan nama domain berpola badan pendapatan daerah untuk provinsi ini belum dapat diterjemahkan menjadi alamat internet aktif. Karena itu kami tidak mencantumkan tautan apa pun dan mengarahkan Anda ke aplikasi SIGNAL serta Samsat setempat.
Kode yang dipakai adalah PA (kode induk). Untuk provinsi hasil pemekaran di Papua, sebagian masih memakai kode provinsi induk selama masa peralihan, dan perubahan kode biasanya diberlakukan bertahap seiring penggantian pelat nomor.
Provinsi ini meliputi Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Patokan provinsi untuk pengecekan pajak adalah alamat yang tercetak pada STNK, bukan tempat tinggal Anda sekarang.
Tidak. Seluruh kanal resmi gratis, baik aplikasi SIGNAL, gerai Samsat, maupun Samsat keliling. Pihak yang meminta bayaran hanya untuk memeriksa nominal pajak, atau meminta foto STNK dan kode sekali pakai lewat pesan pribadi, patut dicurigai sebagai penipuan.
Unduh aplikasi Samsat Digital Nasional, daftar dengan NIK dan data diri sesuai KTP, lalu tambahkan data kendaraan memakai nomor polisi dan nomor rangka. Setelah kendaraan terdaftar, tagihan pajak beserta rinciannya akan tampil dan pengesahan STNK tahunan dapat diproses dari aplikasi.
Karena pemisahan basis data pada provinsi hasil pemekaran memerlukan waktu. Selama masa peralihan, sebagian data kendaraan masih dikelola provinsi induk. Kondisi ini wajar dan bukan tanda ada masalah pada kendaraan Anda; periksa lewat kanal provinsi induk atau tanyakan ke Samsat setempat.
Rumus yang umum dipakai adalah pokok PKB dikali dua persen dikali jumlah bulan keterlambatan, dengan batas maksimal 24 bulan atau 48 persen dari pokok, ditambah denda SWDKLLJ yang bertingkat menurut lama tunggakan. Penerapannya berbeda antar daerah sehingga hasil kalkulator mana pun bersifat estimasi.
Tidak, dan kami tidak akan membangunnya. Data pemilik kendaraan adalah data pribadi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Portal Samsat resmi pun hanya menampilkan identitas kendaraan dan nominal pajak, bukan identitas pemiliknya.
Kembali ke halaman utama Cek NIK.