Cabang Ternate BPJS Kesehatan

Alamat kantor cabang beserta 9 kantor kabupaten/kota di bawahnya, di wilayah Maluku Utara.

Kantor Kabupaten/Kota di Bawah Cabang Ternate

Berikut 9 kantor kabupaten/kota beserta alamatnya. Untuk urusan yang memerlukan verifikasi dokumen fisik, pilih kantor yang wilayah kerjanya sesuai domisili pada kartu keluarga Anda.

← Tabel bisa digeser ke samping

Sebelum Datang: Selesaikan Dulu yang Bisa Daring

Sebagian besar antrean di kantor cabang berisi urusan yang sebenarnya dapat diselesaikan tanpa tatap muka. Pengecekan status kepesertaan, rincian tagihan, perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, sampai penambahan anggota keluarga tersedia lewat aplikasi Mobile JKN maupun layanan Pandawa yang berjalan melalui pesan WhatsApp. Layanan Care Center 165 juga menyediakan pengecekan status peserta dan tagihan iuran melalui mesin penjawab.

Yang tetap menuntut kehadiran adalah urusan yang memerlukan pemeriksaan dokumen asli, misalnya pemadanan data yang gagal berulang kali, perbedaan tanggal lahir antara data kependudukan dan data kepesertaan, atau kasus kepesertaan ganda. Untuk kasus semacam itu, periksa lebih dulu format nomor dan tanggal lahir Anda di alat pemeriksa data Cek BPJS supaya perjalanan Anda tidak berakhir dengan diminta kembali membawa dokumen lain.

Wilayah Kerja dan Kode NIK

Nama cabang ini cocok dengan wilayah Kota Ternate pada data wilayah Kementerian Dalam Negeri, yang berkode 8271. Kode empat digit itu muncul sebagai empat digit pertama NIK penduduk yang mendaftar di wilayah tersebut, dan di bawahnya terdapat 8 kecamatan dengan kode enam digit masing-masing.

Keterkaitan ini berguna secara praktis: bila Anda ragu apakah domisili pada kartu keluarga masuk wilayah kerja cabang ini, cocokkan empat digit pertama NIK Anda dengan kode di atas. Rincian seluruh kecamatan beserta kodenya ada di kode wilayah Kota Ternate, dan struktur NIK Anda sendiri dapat dibaca di alat Cek NIK.

Cakupan Layanan di Maluku Utara

Untuk menempatkan Cabang Ternate dalam gambaran yang lebih luas: di Maluku Utara terdapat 1 kantor cabang BPJS Kesehatan dengan total 9 kantor kabupaten/kota di bawahnya. Secara administratif provinsi ini terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota menurut data wilayah Kementerian Dalam Negeri, dengan rentang kode wilayah pada NIK dari 8201 sampai 8272.

Perbandingan angka itu berguna untuk memperkirakan beban layanan. Jumlah kantor tidak selalu sebanding satu-satu dengan jumlah kabupaten dan kota, karena satu kantor cabang dapat melayani beberapa daerah sekaligus terutama pada wilayah dengan penduduk yang lebih sedikit. Karena itu jangan berasumsi ada kantor BPJS di setiap kabupaten — periksa daftar pada halaman ini atau indeks kantor BPJS Kesehatan untuk melihat kantor terdekat yang benar-benar ada.

Membaca Kode Wilayah Kota Ternate pada NIK

Wilayah kerja utama cabang ini berkode 8271 dan memuat 8 kecamatan. Kecamatan pertama menurut urutan kode adalah Pulau Ternate dengan kode enam digit 827101. Sebagai contoh pembacaan, NIK 8271015507890021 akan terbaca seperti ini:

• 82 — kode provinsi Maluku Utara.
• 71 — kode kabupaten/kota, yaitu Kota Ternate.
• 01 — kode kecamatan Pulau Ternate.
• 55 — tanggal lahir. Angka di atas 40 berarti pemiliknya perempuan, dan tanggal sebenarnya 55 dikurangi 40 yaitu tanggal 15.
• 07 dan 89 — bulan Juli tahun 1989.
• 0021 — nomor urut pendaftaran di kecamatan tersebut.

Pembacaan ini murni struktural dan tidak menampilkan data pribadi siapa pun. Gunanya di sini praktis: empat digit pertama NIK Anda dapat langsung dibandingkan dengan kode 8271 untuk memastikan wilayah pendaftaran kependudukan Anda memang berada di cakupan cabang ini. Untuk membaca NIK Anda sendiri secara lengkap, buka alat Cek NIK, dan daftar seluruh kecamatan beserta kodenya ada di kode wilayah Kota Ternate.

Kecamatan di Kota Ternate

Berikut 8 dari 8 kecamatan beserta kode enam digitnya, sebagai rujukan cepat saat mencocokkan domisili.

Perkiraan Iuran bagi Peserta di Wilayah Ini

Besaran iuran tidak berbeda antar daerah untuk peserta mandiri: Kelas III Rp35.000 per orang per bulan yang dibayar peserta, Kelas II Rp100.000, dan Kelas I Rp150.000, sesuai Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Yang berbeda antar daerah justru dasar perhitungan bagi pekerja penerima upah, karena batas paling rendahnya mengikuti upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, sesuai Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

Karena iuran peserta mandiri ditagih kolektif untuk seluruh anggota dalam satu nomor kartu keluarga, keluarga dengan banyak anggota perlu menghitungnya secara utuh sebelum datang ke kantor. Perkiraannya bisa Anda hitung di kalkulator iuran dan denda BPJS, yang juga memuat rumus denda pelayanan rawat inap beserta pasal rujukannya. Nilai pasti tagihan Anda sendiri tetap dilihat di aplikasi Mobile JKN atau lewat Care Center 165.

Pertanyaan yang Sering Diajukan